referal.id – Jakarta, Liberland berbasis blockchain menguji gagasan pemerintahan digital yang menggunakan token kripto untuk menentukan pengaruh politik dan menjalankan sejumlah proses kenegaraan.
Republik bebas yang berdiri di wilayah sengketa antara Serbia dan Kroasia itu tampak sederhana dari Sungai Danube. Area tersebut berupa dataran banjir berlumpur dengan pepohonan alder, tenda, dan rumah pohon. Namun, di balik tampilannya, Liberland terhubung dengan sejumlah tokoh kaya di industri kripto.
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan wilayah tersebut dengan visi membentuk negara digital yang libertarian. Gagasan itu kini mendapat dukungan dari pengusaha teknologi dan investor kripto yang melihat blockchain sebagai teknologi untuk mengurangi peran pemerintah tradisional.
Token Menentukan Pengaruh Politik
Liberland menggunakan token kripto bernama Liberland Merits. Token tersebut dapat dibeli dan menjadi dasar untuk menentukan pengaruh seseorang dalam pemilihan kepemimpinan. Dengan demikian, warga yang memiliki lebih banyak Merits memiliki suara lebih besar.
Model itu berbeda dari prinsip demokrasi modern yang umumnya memberikan bobot suara setara kepada setiap warga. Dalam penjelasannya, Jedlička mengatakan kepemilikan Merits membuat seseorang memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan pemimpin.
Liberland juga menerapkan kebijakan tanpa pajak. Menteri Dalam Negeri Ivan Pernar menyatakan bahwa kebebasan ekonomi menjadi bagian penting dari konsep tersebut. Namun, pandangan itu memunculkan pertanyaan tentang kesenjangan, karena kekuasaan politik dan akses terhadap pengaruh sangat berkaitan dengan kepemilikan uang.
Dukungan Miliarder Kripto
Salah satu pendukung penting Liberland adalah Justin Sun, pengusaha kripto asal China dan pendiri Tron. Sun disebut memiliki kekayaan sekitar 8,5 miliar dolar AS. Ia juga menjadi investor utama dalam World Liberty Financial, bisnis kripto yang terhubung dengan keluarga Trump, dengan investasi lebih dari 75 juta dolar AS.
Tron merupakan jaringan blockchain terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi kripto berlangsung tanpa satu otoritas pusat. Teknologi serupa digunakan Liberland untuk pemungutan suara, referendum, dan pencatatan keputusan melalui kode digital.
Meski demikian, sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan otomatis. Pejabat manusia masih diperlukan untuk menerapkan berbagai keputusan. Perusahaan analitik blockchain TRM Labs juga menyebut Tron sebagai salah satu platform besar untuk memindahkan dana kripto ilegal. Sun membantah tuduhan terkait aktivitas ilegal dan menyatakan Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum.
Gagasan Negara Tanpa Batas
Liberland bukan satu-satunya proyek yang mencoba membangun negara alternatif berbasis teknologi. Prospera di Honduras, Seasteading Institute, dan Draper Nation milik investor teknologi Tim Draper juga mengeksplorasi gagasan serupa.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan yang buruk dengan biaya tinggi. Menurutnya, blockchain pada akhirnya dapat menggantikan banyak fungsi pemerintahan. Sementara itu, konsep Patchwork yang dikembangkan Curtis Yarvin membayangkan dunia berisi negara-negara kecil yang beroperasi seperti perusahaan dan bersaing mendapatkan warga.
Konsep tersebut dapat mengubah hubungan antara warga, negara, dan pemilik modal. Pendukungnya melihat blockchain sebagai alat untuk membebaskan individu dari pajak dan kendali pemerintah. Namun, kritik utama terhadap model ini adalah potensi pemusatan kekuasaan pada pemilik token, teknologi, dan modal.
Liberland menunjukkan bahwa perdebatan tentang masa depan pemerintahan tidak lagi hanya berlangsung di ruang akademik. Proyek kecil di tepi Danube itu menjadi laboratorium bagi gagasan negara digital. Pada saat yang sama, eksperimen tersebut memperlihatkan pertanyaan mendasar: jika pemerintah digantikan teknologi, siapa yang akan mengendalikan teknologi tersebut?
